Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) adalah institusi pendidikan tinggi kedinasan di Indonesia yang berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. IPDN bertujuan untuk menghasilkan kader-kader pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan berwawasan kebangsaan. Institusi ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dalam menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang pemerintahan dalam negeri.

IPDN memiliki kampus utama di Jatinangor, Jawa Barat, dan beberapa kampus regional di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat. Pendidikan di IPDN menggabungkan teori dan praktik dengan kurikulum yang dirancang untuk membekali para praja dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan dalam tugas-tugas pemerintahan.

Institut Pemerintahan Dalam Negeri | PTS | Akreditasi Baik Sekali | Jawa Barat

Sejarah Universitas

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) berakar dari Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA) yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1920-an. OSVIA adalah sekolah untuk melatih pegawai negeri pribumi. Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1956, pemerintah Indonesia mendirikan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) sebagai kelanjutan dari OSVIA. APDN bertujuan untuk melatih calon-calon pamong praja.

Pada tahun 1992, APDN diubah menjadi Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN). Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan di bidang pemerintahan dalam negeri. Pada tahun 2004, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2004, STPDN dan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) digabungkan menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Penggabungan ini bertujuan untuk menyatukan sistem pendidikan kedinasan dalam pemerintahan dalam negeri di bawah satu institusi.

Visi

Menjadi Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan yang Unggul, Profesional, Berintegritas, dan Berdaya Saing Pada Tahun 2045.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan kepamongprajaan dengan mengembangkan, membina, dan memperkuat disiplin ilmu pemerintahan yang bersifat teoritis dan empiris
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan dan mengembangkan teori serta praktik pemerintahan yang inovatif, berwawasan nasional dan berakar pada kearifan lokal
3. Mengembangkan pendidikan kepamongprajaan yang selaras melalui pendidikan akademik, vokasi dan profesi sesuai kebutuhan bangsa, pemerintah, daerah serta kemajuan masyarakat
4. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu pemerintahan, teoritis dan ilmu pemerintahan terapan untuk kepentingan bangsa, pemerintah dan daerah serta kemajuan masyarakat.