Politeknik Negeri Pontianak

Politeknik Negeri Pontianak atau POLNEP merupakan perguruan tinggi negeri yang berlokasi di Kalimantan Barat. Awalnya politeknik ini bernama Politeknik Universitas Tanjungpura lalu pada tahun 1988, POLNEP mendapatkan status otonomi penuh yang kemudian berganti nama menjadi Politeknik Negeri Pontianak.

POLNEP memiliki 3 lokasi kampus lainnya yaitu PDD Kapuas Hulu, PSDKU Sanggau, dan PSDKU Sukamara. Saat ini terdapat 8 jurusan dengan total 372 pengajar, POLNEP menjamin penyampaian pendidikan yang berkualitas.

Politeknik Negeri Pontianak | PTN | Akreditasi B |

Sejarah Universitas

Politeknik Negeri Pontianak (Polnep) berdiri pada tahun 1985 dengan nama awal Politeknik Universitas Tanjungpura. Pada tahun 1994, dibuka Jurusan Tata Niaga dengan program studi Akuntansi dan Kesekretariatan dan Administrasi Perkantoran.

Pada tahun 1988, Polnep menjadi otonom penuh dan berubah menjadi Politeknik Negeri Pontianak. Sejak itu, Polnep terus berkembang dengan menambah jurusan dan program studi baru, seperti Teknologi Pertanian, Ilmu Kelautan dan Perikanan, Teknik Elektronika, dan lainnya. Polnep juga membuka Program Studi Di luar Domisili (PDD) di beberapa wilayah. Saat ini, Polnep memiliki delapan jurusan dengan berbagai program studi dan fokus pada pelayanan maksimal kepada peserta didik untuk menghasilkan lulusan berkualitas, bertanggung jawab, dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa.

Visi

Pada tahun 2045 Politeknik Negeri Pontianak menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang didukung sumber daya berstandar nasional dan internasional;
2. Menyelenggarakan penelitian terapan yang kreatif dan inovatif yang hasilnya dapat dimanfaatkan langsung oleh industri, dunia usaha, dan dunia kerja (IDUKA), dan menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Menjalin dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai kelembagaan, institusi pemerintahan dan swasta baik dalam maupun luar negeri.
4. Mewujudkan tata kelola lembaga secara transparan dan akuntabel melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).